10 Alasan Mengapa PSSI Juga Perlu Diaudit

10 Alasan Mengapa PSSI Juga Perlu Diaudit
Font size:

Polemik FFI membuka satu pertanyaan besar: seberapa transparan sebenarnya induk sepak bola Indonesia dalam mengelola organisasinya sendiri?


Pada 14 November 2026, PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi menyatakan akan mengaudit pengelolaan dana non-APBN FFI. Fokusnya meliputi sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, tunggakan subsidi klub, hingga kewajiban kepada Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). PSSI juga menyatakan bahwa laporan keuangannya sendiri diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan melalui kongres.

Persoalannya bukan mempertanyakan hak PSSI untuk memeriksa FFI. Justru, pemeriksaan tersebut semestinya menjadi momentum untuk membuka transparansi yang sama di tingkat induk organisasi. Apalagi, polemik kepemimpinan FFI turut berkembang menjadi sengketa kewenangan dan dugaan pelanggaran etik yang kini dilaporkan kepada Komite Etik PSSI.

Pertanyaannya: jika transparansi menjadi standar bagi FFI, mengapa standar yang sama tidak dibuka seluas-luasnya untuk PSSI?


 

(Alasan 1) Sejarah Pembukuan yang Pernah Bermasalah

Pada Mei 2023, anggota Exco PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan persoalan serius dalam peninjauan internal pembukuan federasi. Untuk periode 2017–2019, pencatatan keuangan disebut tidak terdokumentasi dengan baik sehingga data perlu ditelusuri melalui email bagian keuangan. Bahkan, terdapat pengeluaran cek yang tidak disertai perincian. Sementara periode 2019–2023 masih menggunakan sistem akuntansi manual.

Pengungkapan tersebut bukan kesimpulan bahwa terjadi penyalahgunaan dana. Namun, persoalan dokumentasi merupakan alasan kuat untuk memastikan seluruh transaksi masa lalu telah direkonsiliasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang perlu dibuka:

- Rekonsiliasi seluruh transaksi periode 2017–2023.

- Penjelasan pengeluaran yang tidak memiliki rincian memadai.

- Bukti pembenahan sistem akuntansi dan dokumentasi keuangan.


 

(Alasan 2) Hasil Pemeriksaan EY Perlu Dibuka

Pada April 2023, PSSI menjalin kerja sama awal dengan Ernst & Young (EY) untuk penjajakan audit forensik keuangan. Pemeriksaan direncanakan mencakup periode 2017–2019, 2019–2023, dan kepengurusan Erick Thohir. FIFA pada 9 Mei 2023 juga memberitakan bahwa proses audit tersebut masih berlangsung.

Publik berhak mengetahui bagaimana kelanjutan pemeriksaan tersebut. Apakah seluruh periode berhasil diperiksa? Apa temuan dan rekomendasinya? Apakah masalah dokumentasi yang pernah diungkapkan sudah diselesaikan?

Yang perlu dibuka:

- Status dan ruang lingkup akhir pemeriksaan EY.

- Ringkasan hasil serta rekomendasi auditor.

- Tindak lanjut terhadap setiap temuan material.

Audit jangan berhenti pada pengumuman kerja sama dengan auditor.


 

(Alasan 3) Audit Tahunan Bukan Alasan Menutup Informasi

Pada 14 November 2026, Yunus Nusi menyatakan bahwa laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan melalui Kongres PSSI. Pernyataan tersebut tentu perlu dihargai, tetapi transparansi kepada anggota organisasi tidak otomatis menjawab kebutuhan keterbukaan kepada publik.

Masyarakat perlu mengetahui siapa auditor independennya, bagaimana opini pemeriksaannya, serta apakah terdapat catatan atau rekomendasi yang memerlukan tindak lanjut.

Yang perlu dibuka:

- Laporan keuangan tahunan beserta catatan pendukung.

- Identitas auditor dan opini hasil pemeriksaan.

- Laporan konsolidasi, jika relevan.

- Ringkasan temuan dan status penyelesaiannya.

Sudah diaudit bukan berarti tidak perlu transparan.


 

(Alasan 4) Aliran Dana FIFA dan AFC Harus Terlacak

PSSI menerima dukungan pendanaan internasional untuk pengembangan sepak bola. Dalam proses awal pemeriksaan bersama EY pada 2023, alokasi penggunaan dana FIFA dan AFC secara khusus termasuk dokumen yang diminta auditor.

Sebagai gambaran, halaman program FIFA Forward untuk Indonesia mencantumkan komitmen pendanaan proyek sebesar US$7,25 juta, dengan alokasi untuk infrastruktur, peningkatan kapasitas, dan proyek lainnya. FIFA sendiri menjelaskan bahwa asosiasi anggota penerima dana Forward menjalani pemeriksaan terpusat setiap tahun.

Yang perlu dibuka:

- Jumlah dana yang diterima dari FIFA dan AFC.

- Penggunaan dana berdasarkan program dan peruntukannya.

- Progres serta hasil proyek yang dibiayai.

- Rekonsiliasi dengan hasil pemeriksaan dari masing-masing konfederasi.

Dana pengembangan sepak bola bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi amanah yang harus terlihat manfaatnya.


 

(Alasan 5) Pertanggungjawaban Dana Publik

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk kebutuhan tim nasional futsal melalui PSSI. Informasi tersebut disampaikan Yunus Nusi ketika menjelaskan rencana pemeriksaan keuangan FFI.

Fakta ini memperlihatkan bahwa PSSI juga memiliki peran dalam jalur penyaluran anggaran negara untuk kegiatan olahraga. Karena itu, audit perlu memastikan bagaimana dana tersebut diterima, disalurkan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya.

Yang perlu dibuka:

- Mekanisme penerimaan dan penyaluran anggaran pemerintah.

- Bukti transfer dan realisasi penggunaan.

- Kesesuaian pengeluaran dengan program yang disetujui.

- Laporan pertanggungjawaban kepada pemberi anggaran.

Uang publik membutuhkan pertanggungjawaban publik.


 

(Alasan 6) Hubungan Keuangan dengan PT LIB

PT Liga Indonesia Baru (LIB) merupakan operator kompetisi sepak bola profesional Indonesia sebelum menjadi I.League. Hubungan finansial dan kerja sama antara PSSI dengan LIB juga pernah menjadi salah satu aspek yang diminta untuk ditelusuri dalam proses awal pemeriksaan EY pada 2023.

Bahkan, pada April 2023, Erick Thohir secara terbuka menyatakan keinginannya agar keuangan LIB diaudit dan hasilnya disampaikan secara terbuka sebelum musim kompetisi berikutnya. Transparansi serupa perlu dipastikan terhadap transaksi, kontrak, dan hubungan keuangan PSSI dengan operator kompetisi.

Yang perlu dibuka:

- Hubungan kontraktual dan finansial PSSI–LIB.

- Transaksi serta kewajiban keuangan antarpihak.

- Pembagian pendapatan dan pembiayaan kompetisi.

- Hasil audit yang pernah dilakukan dan tindak lanjutnya.

Jangan hanya memeriksa operator liga. Hubungan keuangan dengan induk organisasinya juga harus jelas.


 

(Alasan 7) Bisnis dan Pendapatan Komersial

PSSI perlu membuka gambaran lengkap pendapatan non-APBN. Pemeriksaan tidak boleh hanya terfokus pada uang bantuan atau subsidi, tetapi juga harus mencakup seluruh sumber pendapatan organisasi dan mekanisme pengelolaannya.

Mengacu pada penjelasan PSSI ketika mengumumkan rencana audit FFI, sumber non-APBN dapat berasal dari sponsor, kerja sama komersial, dan pendapatan organisasi lainnya. Prinsip pemeriksaan yang sama relevan diterapkan terhadap PSSI.

Yang perlu dibuka:

- Nilai dan kontribusi setiap sumber pendapatan.

- Kontrak sponsor dan kerja sama komersial.

- Pendapatan dari hak serta aktivitas komersial federasi.

- Biaya, komisi, dan mekanisme pembagian hasil.

Berapa uang yang masuk, berapa yang dikeluarkan, dan siapa yang bertanggung jawab mengelolanya?


 

(Alasan 8) Distribusi Anggaran ke Daerah dan Anggota

PSSI tidak hanya berurusan dengan tim nasional. Organisasi ini memiliki jaringan anggota yang mencakup asosiasi provinsi, kabupaten/kota, klub, serta berbagai elemen pengembangan sepak bola nasional.

Karena itu, audit juga perlu menelusuri bagaimana anggaran federasi dialokasikan untuk pembinaan daerah, kompetisi usia muda, sepak bola perempuan, pelatihan pelatih, wasit, dan berbagai program pengembangan anggota.

Yang perlu dibuka:

- Besaran anggaran untuk masing-masing program daerah.

- Mekanisme penentuan dan distribusi bantuan.

- Kewajiban finansial kepada anggota organisasi.

- Realisasi dan manfaat program pembinaan.

Jika PSSI meminta FFI menjelaskan tunggakan subsidi klub dan ketiadaan insentif AFP, publik juga pantas mengetahui bagaimana PSSI memenuhi kewajiban dan dukungan kepada anggota-anggotanya sendiri.


 

(Alasan 9) Pengadaan dan Potensi Konflik Kepentingan

Audit organisasi tidak boleh hanya memeriksa angka akhir. Proses di balik setiap transaksi juga perlu diperiksa, termasuk pemilihan vendor, pengadaan barang dan jasa, penunjukan mitra, serta hubungan bisnis pihak-pihak yang terlibat.

Isu konflik kepentingan juga muncul dalam polemik FFI. Pada 17 November 2026, pihak Michael Sianipar melaporkan dugaan pelanggaran etik kepada Komite Etik PSSI, termasuk dugaan konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan Exco. Laporan ini masih merupakan pengaduan yang perlu diperiksa, bukan bukti pelanggaran yang telah diputuskan.

Yang perlu diperiksa:

- Prosedur pengadaan dan seleksi vendor.

- Hubungan afiliasi pengurus dengan mitra bisnis.

- Deklarasi konflik kepentingan.

- Mekanisme persetujuan dan pengawasan transaksi.

Kewenangan organisasi tidak boleh menjadi ruang yang kebal dari pemeriksaan.


 

(Alasan 10) Prestasi Harus Sebanding dengan Anggaran

Audit juga harus menjawab pertanyaan mendasar: apakah uang yang dikeluarkan menghasilkan manfaat sesuai tujuan program?

Dalam program FIFA Forward untuk Indonesia, FIFA mencantumkan komitmen proyek yang terdiri atas infrastruktur sebesar USD 5,625 juta, peningkatan kapasitas USD 1 juta, dan proyek lainnya USD 625 ribu. Angka tersebut merupakan alokasi pendanaan yang tercantum pada halaman program FIFA, bukan otomatis angka realisasi pengeluaran. 

Karena itu, perlu ada evaluasi terhadap hasil nyata dari setiap investasi, bukan hanya laporan bahwa anggarannya sudah terserap.

Yang perlu diukur:

- Hasil pembangunan infrastruktur dan fasilitas sepak bola.

- Efektivitas program pembinaan usia muda.

- Perkembangan kualitas kompetisi dan sumber daya manusia.

- Dampak investasi terhadap ekosistem sepak bola nasional.

Anggaran yang terserap belum tentu berarti program berhasil.


 

Jangan Hanya Audit Keuangan

Audit PSSI seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan pemasukan dan pengeluaran. Agar transparansi benar-benar bermakna, pemeriksaan perlu mencakup tiga aspek yang saling berkaitan.

1. Audit keuangan dan forensik: Menelusuri seluruh transaksi, aset, kewajiban, dana FIFA/AFC, anggaran pemerintah, kerja sama komersial, serta transaksi dengan entitas terkait.

2. Audit kepatuhan dan tata kelola: Memeriksa kepatuhan terhadap statuta, prosedur organisasi, pengadaan, konflik kepentingan, serta mekanisme pengambilan keputusan.

3. Audit kinerja dan efektivitas anggaran: Mengukur apakah investasi menghasilkan dampak nyata bagi tim nasional, kompetisi, pembinaan usia muda, sepak bola perempuan, dan pengembangan daerah.

Ketiganya perlu dilakukan oleh pihak independen dengan ruang lingkup yang jelas. Hasil pemeriksaan, ringkasan temuan, serta tindak lanjutnya juga harus dapat diakses publik dengan tetap melindungi informasi yang memang bersifat rahasia.


 

Transparansi Tidak Boleh Berhenti di FFI

PSSI menyatakan laporan keuangannya diaudit setiap tahun. Baik. Namun, pernyataan tersebut seharusnya menjadi alasan untuk semakin terbuka, bukan justru menjadi jawaban terakhir ketika publik meminta transparansi.

Tidak ada alasan untuk menganggap PSSI bersalah tanpa bukti. Namun, tidak ada pula alasan bagi induk organisasi sepak bola Indonesia untuk menutup ruang pemeriksaan independen. Justru, kesediaan membuka hasil audit akan memperkuat kepercayaan anggota, klub, sponsor, pemerintah, dan masyarakat.

Karena prinsip akuntabilitas tidak boleh berlaku satu arah.

Jika PSSI berani memeriksa keuangan FFI, apakah PSSI juga berani membuka seluruh catatan keuangannya untuk diperiksa secara independen dan diketahui publik?

Yang memeriksa harus siap diperiksa. Yang menuntut transparansi harus bersedia transparan.

Ketapel di Tangan Pochettino
Artikel sebelumnya Ketapel di Tangan Pochettino
Gennaro Gattuso: Rino yang Membutuhkan San Siro
Artikel selanjutnya Gennaro Gattuso: Rino yang Membutuhkan San Siro
Artikel Terkait